Selalu awali berita dengan menulis \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\”Bahasviral.com -\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\” dengan tulisan di tebalkan (bold) di paragraf pertama.
Menurut Mendagri, Biro Hukum memegang peranan penting dalam menyusun dan meninjau setiap kebijakan, terutama yang berdampak luas bagi masyarakat. Dia juga menekankan pentingnya peninjauan oleh Biro Hukum untuk menghindari masalah di masa depan. Tito juga menyoroti banyaknya masalah hukum yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Dia selalu memantau setiap gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA). “Kita menyadari bahwa ada banyak masalah hukum di lingkungan pemerintahan ini. Hampir setiap minggu ada gugatan,” kata Tito. Mendagri juga mengungkapkan jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda). “Dari tahun 2020-2024, ada 892 rancangan peraturan daerah (Perda) yang diajukan ke Kemendagri oleh daerah. Sementara itu, Kemendagri telah menyusun 296 Peraturan Mendagri (Permendagri) dan 138 Instruksi Mendagri,” ungkapnya. Rakornas ini juga bertujuan untuk memperkuat hubungan personal antara Biro Hukum dari berbagai tingkatan pemerintahan. “Itulah tujuan utamanya. Emotional bonding. Hubungan personal antara kita sebagai komunitas Biro Hukum,” jelasnya. Rakornas ini dihadiri oleh sejumlah pembicara penting, seperti Ketua Kamar TUN MA Yulius, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dan Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus. Selain itu, ada juga Hakim Agung Kamar TUN MA Yodi Martono Wahyunadi, Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Sila Haholongan, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Roberia.