bahasviral.com – Jakarta, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) kini menjadi lembaga pemerintah yang bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan jalan tol di Indonesia. BPJT memiliki peran penting dalam memastikan pengusahaan jalan tol berjalan dengan baik, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 yang mengatur tugas dan fungsi utama BPJT.
Dalam tugas dan fungsinya, BPJT memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain adalah mencari investor yang berkompeten dan memiliki kemampuan finansial yang kuat melalui proses lelang yang terbuka dan transparan. Selain itu, BPJT juga memiliki kewenangan untuk merekomendasikan tarif tol awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri, serta melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha yang mengelola jalan tol untuk memastikan mereka menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjiannya.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJT juga dibantu oleh peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang pembentukan, status, wewenang, tugas, dan fungsi BPJT. BPJT sendiri terdiri dari kepala BPJT, perwakilan pemangku kepentingan, dan perwakilan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, menjamin keadilan, dan memaksimalkan manfaat pembangunan dan pengelolaan jalan tol bagi negara dan masyarakat.
Dengan adanya BPJT, diharapkan pembangunan jalan tol di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Sehingga, BPJT memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan tol di Indonesia.