“bahasviral.com – JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah mencapai kesepakatan untuk memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pertemuan kedua menteri tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Rabu (19/11/2024).”
“Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan PMI dan mencegah TPPO. Menteri Agus Andrianto menekankan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. Dia juga menyatakan dukungannya untuk Kementerian PPMI dalam memberikan perlindungan maksimal dan mencegah warga negara menjadi korban TPPO.”
“Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI. Menteri Agus Andrianto juga menyoroti tantangan besar dalam mengawasi jalur gelap yang sering dimanfaatkan oleh jaringan TPPO.”
“Menurutnya, wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Untuk itu, Kementerian Imigrasi akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meminimalkan jalur gelap tersebut. Jalur gelap paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan, Kepulauan Riau, dan beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda.”
“Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural. Dia menyatakan bahwa MoU yang akan disusun akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI dan integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem SISKOP2MI. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan pengawasan.”
“Kerja sama antara Kementerian PPMI dan Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan PMI serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi PMI sebagai pahlawan devisa sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.”
“Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka di kancah internasional.”