Bahasviral.com – Mantan Juru Bicara Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal, mengomentari pemecatan Joko Widodo (Jokowi) beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemecatan tersebut resmi diumumkan oleh redaksi teknoflux.com melalui video pada Senin (16/12/2024).
SK pemecatan Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024. Sementara SK pemecatan Gibran terdaftar dengan nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby terdaftar dengan nomor 1651/KPTS/XII/2024.
“Redaksi teknoflux.com akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” terang Komarudin dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).
Dino Patti Djalal menyebut pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya sebagai karma politik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) era Presiden SBY itu juga menyinggung adanya konspirasi untuk mengambil alih Partai Demokrat pada 2021 silam.
“Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat,” tulis Dino Patti Djalal di akun pribadinya @dinopattidjalal, Selasa (17/12/2024).
Menurutnya, setelah berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan partai, Demokrat tidak pernah melakukan pembalasan terhadap para pelakunya.
“Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya pengambilalihan ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” tulis Dino lagi.
Kilas Balik Upaya Pengambilalihan Demokrat
Isu pengambilalihan Partai Demokrat pertama kali disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021. Ia menuding sejumlah mantan kader dan kader Demokrat terlibat dalam upaya pengambilalihan tersebut yang bertujuan menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik di Pilpres 2024.
Tudingan AHY tersebut diperjelas lagi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Ia menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.
Tudingan AHY terbukti dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. KLB Deliserdang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.