Appdesa Ungkap Fakta Menarik: Demo Bayaran Buruk untuk Program Ekonomi Presiden Prabowo

Photo of author

By Balqis Ufairah

Bahasviral.com – JAKARTA: Di tengah upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%, kini muncul konflik antara Presiden Prabowo Subianto dan beberapa anggota partai koalisi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bogor.

Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (Appdesa) telah mengungkapkan adanya ketidakharmonisan antara kebijakan Presiden dan anggota partai di daerah, seperti di Kabupaten Bogor.

“Kami telah mendeteksi hal ini. Bagaimana mungkin ada politisi dari partai koalisi yang justru mendukung kegiatan yang merugikan iklim investasi di Indonesia. Apalagi jika benar-benar ada penggalangan massa yang dibayar,” ujar Koordinator Nasional Appdesa, Rifaldi Utama.

Rifaldi menyesalkan adanya informasi yang menunjukkan kehadiran anggota partai dalam aksi masyarakat yang dapat merusak iklim investasi di Indonesia, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Salah satu aksi yang dimaksud adalah rangkaian pertemuan terkait Danau Lido di Bogor, Jawa Barat. Aksi tersebut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, termasuk Edwin Sumarga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Edwin dinilai telah mengabaikan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Sebagai politikus dan petinggi Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Bogor, Edwin seharusnya memahami bahwa KEK adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk menggerakkan perekonomian negara dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ironisnya, Edwin malah ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Watesjaya pada hari Minggu, 15 Desember 2024 lalu. Dari sisi psikologi politik, Edwin dapat dikatakan tidak mendukung upaya Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, aksi masyarakat pada hari Minggu (15/12) lalu menyoroti masalah lingkungan di Danau Lido dan ketenagakerjaan. Namun, aksi tersebut diduga sarat provokasi karena tuntutan yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Leave a Comment